banner 728x70

Tidak Profesional Dan Profosional, Pra-Peradilan, Kejaksaan Absen

ilustrasi praperadilan

Jakarta, sumajaku.com– Diduga tidak sahnya penetapan status tersangka pasal 480 KUHP dan diduga tidak sahnya penahanan terhadap tersangka Novan. Sidang Pra-Peradilan digelar dengan agenda pembacaan permohonan Pra-Peradilan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (04/12/2017). Hadir kuasa hukum dari Direskrimum Polda Sumsel selaku termohon I, Kapolda Sumsel selaku turut termohon I dan Kapolri selaku turut termohon II.
Sidang ditunda karena pihak Kejaksaan tidak hadir, diantaranya, Aspidum Kejati Sumsel selaku termohon II, Kajati Sumsel selaku turut termohon III dan Kajagung RI selaku turut termohon IV. Sidang kembali digelar 8 Januari 2018. Diperintahkan pihak Kejaksaan Agung dan Kejati Sumsel dipanggil kembali, pinta hakim tunggal Mery Taat SH MH yang didampingi Panitera Pengganti (PP) Dewi Resmiati SH.
Usai sidang, Pemohon Pra-Peradilan tersangka Novan melalui kuasa hukumnya HM Wisnu Oemar SH MH MBA yang didampingi A Razak Zailani SH, A Jauhari SH dan Sudarman Sahri SH.i. Wisnu menyayangkan, tidak hadirnya pihak Kejaksaan dan akan melaporkan hal tersebut ke pihak Komisi Kejaksaan Agung, tentang tidak profesional dan profosional JPU dalam menangani kasus terdakwa. Wisnu berharap, agar klienya Novan dilepaskan dari penahanan, yang saat ini masih ditahan di kepolisian, masa penahanan habis pada Selasa (05/12/2017) Pukul 00.00 WIB, jelasnya.
Menurutnya, penahanan klienya tidak sah dan cacat hukum, karena tindak pidana migas, akan tetapi pihak penyidik Kepolisian dan JPU melakukan penahanan dan melakukan perpanjangan penahanan dengan mengaitkan klien kami terlibat dalam tindak pidana penadahan, klien kami hanya mengangkut minyak, apa yang ditadah klien kami, Undang – Undang khusus yaitu UU Migas, tegasnya.
Wisnu menambahkan, penyidikan terhadap pemohon oleh termohon I dalam Laporan Polisi No : LP / 261 – A / X / 2017 / Ditreskrimsus Polda Sumsel (06/10), Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Dik / / X / 2017 / Ter / Ditreskrimsus, Penetapan termohon I terhadap pemohon tentang status tersangka tindak pidana pasal 480 KUHP dan Penahanan yang dilakukan oleh termohon I sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 17 / X / 2017 / Ter / Ditreskrimsus (07/10) terhadap pemohon, serta Perpanjangan penahanan terhadap pemohon yang diterbitkan oleh termohon II sebagaimana Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B – 473 / N.6.4 / Euh. I /10/2017 pada (20/10), semua diduga tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, tegasnya. (Yn)

Subscribe

sumajaku

No Responses

Comments are closed.