banner 728x70

Kejadian 2014 Visum 2017, Dituntut 13 Tahun

????????????????????????????????????

Remi Rodindia SH MH dan Rekan mendampingi terdakwa kasus dugaan pencabulan.

Palembang, sumajaku.com- Menanggapi sidang dengan agenda Duplik atas Jawaban (Replik) (21/12/2017) lalu dari tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejari Palembang Heri SH yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Sumsel (28/12/2017). Sebelumya JPU menuntut terdakwa dengan Dakwaan Pertama dengan ancaman pidana Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014. Dakwaan Kedua ancaman pidana Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 dan Dakwaan Ketiga ancaman pidana Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 13 tahun.

Terdakwa RR melalui Penasihat Hukum (PH) nya Remy Rodindia SH MH yang didampingi Adi Nendra Saputra SH, Erwin Haris SH dan A Rizal SH. Remy mengatakan, berdasarkan fakta – fakta dan keterangan saksi – saksi dipersidangan, Saksi Korban anak, Ris ibu kandung korban anak, Marzuki, Nurhidah, Evi tidak dapat dihadirkan JPU, Ridwan saksi verbalisan, Anggun saksi ad charge, Rediansyah saksi ad charge, saat dikonfirmasi media ini Kamis (28/12/2017).

Menurutnya, Pembuktian keterangan saksi, korban anak adalah saksi tunggal dalam kejadian tindak pidana ini, namun tidak dihadirkan. Sedangkan saksi yang lain dihadirkan JPU di persidangan, saksi yang tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami kejadian tersebut serta keterangan saksi tidak saling bersesuaian, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, sesalnya.

Sedangkan Barang bukti surat Visum Et Revertum Nomor : VER / 83 / III / 2017 / RUMKIT (06/03/2017) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Andrianto Sp Og, dokter pemeriksa Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Palembang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, karena Visum tersebut tidak dapat membuktikan adanya persetubuhan yang didakwakan terhadap terdakwa.

Selain itu, Visum tersebut tidak efektif, karena visum dilakukan pada tahun 2017, sedangkan dugaan tindak pidana persetubuhan terjadi pada tahun 2014. Sungguh suatu yang tidak masuk akal sehat dan logika. Visum tersebut harus dikesampingkan, tegasnya.

“Kami berkeyakinan, bahwa tindak pidana persetubuhan yang dituduhkan kepada terdakwa tidak pernah terjadi dan hanyalah karangan belaka yang dibuat / dilakukan oleh orang – orang yang tidak bertanggung jawab, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara diduga memeras terdakwa dan keluarga”.

Remy memohon kepada majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dan dituntut JPU. Dirinya berharap, majelis hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukuman.

Menanggapi saksi Evi tidak dihadirkan, JPU Kejari Palembang Heri SH mengatakan, saksi Evi tidak dihadirkan, kebetulan Evi pindah domisili, singkatnya. Saat dikonfirmasi (02/01/2018) Heri meminta media ini konfirmasi padanya saat sidang putusan saja (11/01/2018) sidang terbuka, pintanya.

Sementara Ketua Majelis Hakim Mimi Haryati SH MH enggan berkomentar dan mengarahkan ke Humas saat dikonfirmasi media ini diruang kerjanya Senin (08/01/2018), “biasanya ke Humas”, singkatnya.

Menanggapi keterangan saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami kejadian suatu perkara, Juru Bicara (Jubir) Pengadilan Negeri Palembang Saiman SH MH mengatakan, proses hukum tetap berjalan, namun bila tidak terbukti harus dibebaskan, tegasnya. Untuk Kejadian tahun 2014 visum 2017, menurutnya, bila tidak terdapat luka pada korban, tidak bisa dijadikan barang bukti. Semua berawal dari delik aduan,
menyangkal namun tidak bisa menjelaskan, berarti mengakui, jelasnya.(yn)

Subscribe

sumajaku

No Responses

Comments are closed.