banner 728x70

FMPSM Mediasi Petani dengan Pihak CV

Foto bersama petani & anggota FMPSM

Palembang, sumajaku.com- Samsul Bahri (56) perwakilan petani, mengucapkan banyak terima kasih kepada FMPSM yang telah membantu dengan melakukan mediasi antara kami petani dan pihak CV, hingga kami mendapatkan ganti rugi hari ini, saat dikonfirmasi media ini di kantor FMPSM Kamis sore (07/09/2017). Samsul mengaku, selama ini suara kami petani tidak didengar oleh ketua RT – nya. Menurutnya, teknis mediasi kami serahkan sepenuhnya ke pihak FMPSM. Samsul berharap, FMPSM kedepan bisa terus membantu rakyat kecil seperti kami ini yang suaranya tidak didengar oleh pemerintah dan melalui program FMPSM bisa membantu kami dengan membentuk kelompok tani, harapnya.
Keberhasilan FMPSM melakukan mediasi antara petani dan pihak CV, Pembina FMPSM H Ridwan Sholleh melalui Penasihat FMPSM Heriyansyah mengatakan, puji dan syukur kepada Allah SWT, FMPSM telah berhasil melakukan mediasi antara petani dan pihak CV, saat dikonfirmasi media ini disela penyerahan ganti rugi kepada petani, diruang kerjanya kantor FMSM. Sesuai dengan fungsinya, FMPSM merangkul rakyat kecil yang dizolimi dan mejembatani serta memperjuangkan hak – haknya. Abah Iyan sapaan akrabnya ini mengaku, mediasi dilakukan tiga kali baru berhasil, karena, Iyan menilai, pihak yang berkepentingan (CV) tidak hadir dalam mediasi, melainkan melalui perwakilan (orang suruhan) sesalnya.
Iyan menghimbau kepada masyarakat, terutama rakyat kecil yang terzolimi dan merasa haknya dirampas oleh penguasa jangan segan untuk segera melapor ke FMPSM, harapnya.
Menanggapi belakangan berita LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang tertangkap melakukan pemerasan dan OTT (Operasi Tertangkap Tangan) oleh Aparat, Iyan mengatakan, FMPSM jangan disamakan dengan LSM pada umumnya, kalau pun kedapatan, kita akan melakukan tindakan tegas dan kepada masyarakat segera melapor ke FMPSM yang mendapatkan informasi anggota FMPSM melakukan pemerasan, tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Belasan petani yang tercatat warga Jalan Mayor Zen Lorong Perintis RT 20 RW 04 Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang ini merasa terpukul dan kecewa setelah melihat lahan padi mereka yang hampir panen ini telah diacak – acak dengan menggunakan alat berat jenis Eksavator oleh diduga pihak PU Pengairan Pemprov Sumsel.
Salah satu petani, Samsul Bahri (56) pria paruh baya yang mengenakan batik ini mengaku selaku penggarap lahan telah menghadap ketua RT setempat (16/08) dan menayakan keberadaan alat berat yang telah mengacak acak, menimbun sawah dan lahan padi milik warga sekitar.
Menanggapi keluhan warganya, diketahui Untung selaku RT setempat beralasan mendadak, Untung mengakui, tanpa sosialisai ke warga dan petani setempat. Untung meminta kepada warganya, pengerjaan jangan dihalangi, nanti beresiko, RT berjanji akan melaporkan keluhan warganya keatasanya dan bersedia menjadi pembicara untuk menyelesaikan keluhan warganya, walau tanpa jaminan, keluhnya.
Kalau keberatan, silahkan menghadap ke atas (Pejabat pemerintah) kata Samsul menirukan kata RT, yang didampingi dua rekanya Armen (56) pemilik lahan dan Markoni (50) pemilik lahan, saat dikonfirmasi media ini Jumat (18/08/2017) dirumah singgah sekitar lokasi lahan.
Armen (56) yang mengenakan kaos merah ini mengatakan, masuk dan mulainya alat berat yang mengacak – acak lahan dan sawah warga sejak (10/08). Pengerjaan alat berat dilakukan siang dan malam yang berawal dari lahan tetangga, jelasnya.
Markoni (50) yang mengenakan topi ini selaku pemilik lahan mengaku, dirinya sempat menemui pihak pimpro (15/08) dan meminta pengerjaan dihentikan karena telah merusak dan mengacak – acak lahan padi milik warga termasuk lahanya. Kalau lahan kosong tidak masalah mau dikeruk tanahnya, ini lahan padi yang hampir siap panen, pinta Markoni, yang akhirnya pengerjaan sempat dihentikan, tegasnya.
Sementara pihak pimpro menjawab, pengerjaan untuk pembersihan, pelebaran dan pengerukan sungai, tidak bisa dihentikan, ini hak pemerintah, karena ini proyek Pemprov dan lahan sekitar sebagian milik Pemprov, jelas Markoni menirukan kata pimpro.
Ketiga pengelola dan pemilik lahan ini mengaku, lahan kepemilikan mereka secara legal, baik GS maupun sertifikat. Sejak 7 tahun yang lalu sawah dan lahan mereka tidak pernah diusik oleh pihak mana pun. Sepengetahuan mereka, disekitar lahan mereka tidak ada lahan milik pemerintah, kecuali didaerah jalan raya sekitar lahan milik Stenpec dan Pertamina, jelasnya.
Mata pencarian kami, warga sekitar petani padi, pisang, daun salam dan laos yang hasilnya dijual ke pasar, katanya.
Armen menambahkan, mereka setuju dan mendukung program pemerintah yang positif, namun lakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada warga dan petani sekitar, harapnya. Armen menyayangkan, proses pengerjaan jangan mengacak – acak lahan warga, karena mereka membeli bibit yang ditanam, keluhnya.
Kami orang kecil yang tidak tahu dan mengerti tentang hal ini, kami harus mengadu kemana, keluhnya. Langkah kami, melaporkan hal tersebut ke FMPSM (Forum Masyarakat Palembang Satya Mandiri) dan berharap mendapatkan keadilan dan ganti rugi terhadap lahan yang telah dirusak. Apabila pihak proyek kembali mengacak – acak lahan kami, kami akan menghalangi dan meminta pengerjaan dihentikan, tegasnya.
Sebelum pengerukan, telah dilakukan pengukuran oleh pihak PU. Lahan kami masing – masing berukuran sekira 500 M2 ini telah ditanami padi, pisang, rambutan, kelapa dan mangga.
Pengerjaan sepengetahuan RT, RW, Lurah dan Camat setempat, namun tanpa sosialisasi kepada kami.
Sedangkan lahan di RT 09 telah dikerjakan dengan sosialisai dan konpensasi ke warga, sesalnya.
Sementara Penasihat FMPSM Heriyansyah membenarkan, adanya laporan warga RT 20 yang lahanya telah diacak – acak oleh pihak PU yang tertuang dalam Laporan Nomor : 005 / SRTK / FMPSM / 2017. Pelapor diantaranya Markoni, Samsul Bahri, Amen Mulia, Sa’ad, Sukadi, Suhadi, Siti Hasanah, Suwanto, Sopian, M. Amin, Karyono, Suparno, Latief, Kamarul Bachri dan Cirnova serta Kusnasi, jelasnya. Menurutnya, sesuai dengan fungsinya, FMPSM menampung dan menjembatani aspirasi serta keluhan masyarakat dengan membantu pemerintah selaku mediator dalam menyelesaikan keluhan masyarakat.
Kita FMPSM mendukung program pemerintah, namun, cara pelaksanaanya, layaknya peradaban orang timur, jelasnya. Heriyansyah menyayangkan, pelaksanaan program pemerintah tanpa sosialisasi dan konpensasi dari pemerintah, baik RT, RW, Lurah dan Camat ke masyarakat yang merasa dirugikan, tegasnya.
Abah Iyan sapaan akrabnya menambahkan, FMPSM akan meminta pihak proyek menghentikan pengerjaanya sebelum dilakukan sosialisasi dan konpensasi ke warga. Apabila pihak proyek tidak mengindahkan, pihak FMPSM akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku, tegasnya.
Terpisah Pembina FMPSM H Ridwan Sholeh mengatakan, Program pemerintah sudah baik, namun, Ayah Sholeh sapaan akrabnya menyayangkan tindakan diduga oknum yang semena mena terhadap masyarakat kecil yang dirugikan, saat dikonfirmasi media ini di kediamanya.
Sholeh berharap FMPSM bertindak cepat menyelesaikan keluhan ke 17 petani ini. Apapun akan saya pertaruhkan demi membela masyarakat kecil yang tertindas, tegasnya. (yn)

Subscribe

sumajaku

No Responses

Comments are closed.